SILABUS MATA PELAJARAN
(KD Essensial dari Perdirjen Dikdasmen Nomor:
464/D.D5/KR/2018
dan Insertsi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi)
Nama Sekolah |
: |
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan |
Bidang Keahlian |
|
Semua Bidang Keahlian |
Kompetensi Keahlian |
: |
Semua Kompetensi Keahlian |
Mata Pelajaran Kelas / Semester |
: : |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X / 1-2 |
Durasi (Waktu) |
: |
72 JP |
KI-1 (Sikap Spiritual) |
: |
Menghayati dan
mengamalkan ajaran agama yang dianutnya |
KI-2 (Sikap Sosial) |
: |
Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,
toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
KI-3 (Pengetahuan) |
: |
Memahami, menerapkan,
menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual,
operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup
kajian PPKn
pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai
bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional,
regional, dan internasional. |
KI-4 (Keterampilan) |
: |
Melaksanakan
tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang
lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian PPKn. Menampilkan
kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai
dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan
keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif,
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan
keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir,
menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung. |
No. |
Kompetensi Dasar |
Indikator Pencapaian Kompetensi |
Materi Pokok |
Alokasi Waktu |
Kegiatan
Pembelajaran |
Insertsi Nilai PAK |
Penilaian |
Sumber |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
5 |
7 |
6 |
9 |
1 |
1.3
Mensyukuri nilai-nilai Pancasila
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk
pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.3
Peduli terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.3
Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara 4.3
Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara |
1.3.1
Menghayati nilai-nilai Pancasila
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk
pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.3.2
Mensyukuri nilai-nilai Pancasila
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk
pengabdian kepada Tuhan YME 2.3.1
Menunjukkan sikap gotong royong dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2.3.2
Menunjukkan sikap toleran dalam penerapan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.3.1
Mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara 3.3.2
Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi
kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian 3.3.3
Menganalisis nilai-nilai Pancasila
dalam penyelenggaraan pemerintahan 4.3.1
Mempresentasikan deskripsi sistem pembagian
kekuasaan negara 4.3.2 Mempresentasikan
deskripsi kedudukan dan fungsi kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga
pemerintah non kementerian 4.3.3 Menyaji hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam
penyelenggaraan pemerintahan |
Nilai-nilai Pancasila
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara: 1.
Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 2.
Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 3.
Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan
pemerintahan |
14 JP |
·
Mengamati gambar /tayangan vidio/film dan atau membaca berbagai sumber (buku, artikel,
media cetak maupun elektronik) dengan penuh rasa syukur untuk
mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan/masalah dengan menggunakan HOTs
dan HOTS tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara ·
Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan kerjasama, disiplin dan toleran tentang nilai-nilai Pancasila
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara ·
Mengolah dan menganalisis data tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara ·
Mengomunikasikan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara |
Jujur (Analisis Kisah/Artikel terkait kejujuran dalam kehidupan) |
Sikap: Observasi terhadap
sikap spiritual dan sosial (kerjasama, toleran, dan sikap lainnya yang
relevan) dalam KBM Pengetahuan: ·
Tes tertulis (LOTs dan HOTs) tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara ·
Pelaporan hasil penugasan Keterampilan: · Unjuk kinerja (Pengamatan Presentasi) · Portofolio laporan tertulis hasil analisis dan atau proyek
kewarganegaraan tentang nilai-nilai
Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara |
·
Nuryadi dan Tholib. 2016. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MA. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis. 2020. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMK/MAK. Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa ·
Modul Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1 SLTA,
KPK |
2 |
1.4
Mengamalkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga
negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai
wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa 2.4
Peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara,
warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 3.4
Menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga
negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. 4.4
Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara,
warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan
keamanan |
1.4.1
Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mengatur tentang wilayah, warga Negara, penduduk, agama dan
kepercayaan serta pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada
Tuhan Yang Maha Esa 1.4.2
Mengamalkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mengatur tentang wilayah, warga Negara, penduduk, agama dan
kepercayaan serta pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada
Tuhan Yang Maha Esa 2.4.1
Disiplin terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga Negara, penduduk,
agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan 2.4.2
Tanggung jawab
terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengatur tentang wilayah, warga Negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta
pertahanan dan keamanan 3.4.1
Mendeskripsikan hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.4.2 Menelaah wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia 3.4.3 Menelaah kedudukan warga negara
dan Penduduk Indonesia 3.4.4 Menelaah kemerdekaan beragama
dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia 3.4.5 Menelaah sistem Pertahanan dan
Keamanan Negara Republik Indonesia 4.4.1
Menyaji hasil deskripsi tentang hakikat Bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.4.2 Menyaji hasil telaah
tentang wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia 4.4.3 Menyaji hasil telaah
tentang kedudukan warga negara
dan Penduduk Indonesia 4.4.4 Menyaji hasil telaah
tentang kemerdekaan beragama dan
berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia 4.4.5 Menyaji hasil telaah
tentang sistem Pertahanan dan
Keamanan Negara Republik Indonesia |
Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang mengatur
tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan,
pertahanan dan keamanan: 1.
Hakikat bangsa dan negara 2.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.
Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia 4.
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap
Tuhan YME di Indonesia 5.
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik
Indonesia |
14 JP |
·
Mengamati gambar /tayangan vidio/film dan atau membaca berbagai sumber (buku, artikel,
media cetak maupun elektronik) dengan penuh rasa syukur untuk
mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan/masalah dengan menggunakan HOTs
dan LOTs tentang hakikat bangsa/negara serta ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga
Negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan ·
Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan disiplin, kerjasama
dan tanggung jawab tentang hakikat bangsa/negara serta ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur
tentang wilayah, warga Negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta
pertahanan dan keamanan pemerintahan Negara ·
Mengolah dan menganalisis data tentang hakikat bangsa/negara serta ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur
tentang wilayah, warga Negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta
pertahanan dan keamanan ·
Mengomunikasikan hasil analisis tentang ketentuan hakikat
bangsa/negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang mengatur tentang wilayah, warga Negara, penduduk, agama dan kepercayaan
serta pertahanan dan keamanan |
Disiplin (Proyek Kewarganegaraan terkait pentingnya disiplin) |
Sikap: Observasi terhadap
sikap spiritual dan sosial (disiplin, tanggung jawab, dan sikap lainnya yang
relevan) dalam KBM Pengetahuan: · Tes tertulis (LOTs dan HOTs) tentang hakikat bangsa/negara serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga Negara, penduduk,
agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan ·
Pelaporan hasil penugasan Keterampilan: · Unjuk kinerja (Pengamatan Presentasi) · Portofolio laporan tertulis hasil analisis dan atau proyek kewarganegaraan tentang hakikat bangsa/negara
serta ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah,
warga Negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan |
·
Nuryadi dan Tholib. 2016. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis dan Kokom Komalasari. 2010.
Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis. 2020. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMK/MAK. Bandung: PT Sarana Pancakarya ·
Modul Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1 SLTA,
KPK |
3 |
1.5
Menghayati sistem politik Indonesia sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.5
Responsif terhadap sistem politik Indonesia 3.5
Menganalisis sistem politik di Indonesia 4.5
Menyaji hasil analisis tentang sistem politik di
Indonesia |
1.5.1
Menghayati sistem
politik Indonesia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.5.2
Mengamalkan sistem
politik Indonesia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.5.1
Menunjukkan sikap responsif terhadap sistem politik
Indonesia 2.5.2 Menunjukkan sikap
proaktif terhadap sistem politik Indonesia 3.5.1
Mendeskripsikan hakikat sistem politik 3.5.2 Menelaah struktur politik di Indonesia 3.5.3 Menelaah Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 3.5.4 Menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia 4.5.1
Mempresentasikan deskripsi tentang hakikat sistem politik 4.5.2 Menyaji hasil telaah tentang struktur politik
di Indonesia 4.5.3 Menyaji hasil telaah tentang Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia
menurut UUD NRI 194 4.5.4 Menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem
politik Indonesia |
Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1.
Hakikat sistem politik 2.
Struktur politik Indonesia 3.
Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara RI Tahun
1945 4.
Tata kelola pemerintahan yang baik 5.
Partisipasi warga negara dalam sistem politik
Indonesia |
12 JP |
·
Mengamati gambar /tayangan vidio/film dan atau membaca berbagai sumber (buku, artikel,
media cetak maupun elektronik) dengan penuh rasa syukur dan rasa ingin tahu untuk
mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan/masalah dengan menggunakan LOTs dan
HOTS tentang sistem politik di Indonesia. ·
Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan responsif dan
proaktif tentang hakikat sistem politik, struktur politik di Indonesia, lembaga-lembaga negara RI,
dan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. ·
Mengolah dan menganalisis data dengan responsif dan
proaktif serta cinta damai tentang hakikat sistem politik, struktur politik di Indonesia,
lembaga-lembaga negara RI, dan partisipasi warga negara dalam sistem politik
di Indonesia. ·
Mengomunikasikan hasil analisis tentang hakikat sistem politik,
struktur politik di Indonesia, lembaga-lembaga negara RI, dan partisipasi
warga negara dalam sistem politik di Indonesia secara santun, disiplin dan
rasa tanggung jawab |
Tanggung Jawab, Jujur dan Adil (Studi Kasus/ Analisis pelaksanaan pemilu) |
Sikap: Observasi terhadap
sikap spiritual dan sosial (toleran, cinta damai, dan sikap lainnya yang
relevan) dalam KBM Pengetahuan: ·
Tes tertulis (LOTs dan HOTs) tentang sistem politik di Indonesia. ·
Pelaporan hasil penugasan Keterampilan: · Unjuk kinerja (Pengamatan Presentasi) · Portofolio laporan tertulis hasil analisis tentang sistem politik di Indonesia |
·
Nuryadi dan Tholib. 2016. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis dan Kokom Komalasari. 2010.
Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI (Bab 6) ·
Yusnawan Lubis. 2020. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMK/MAK. Bandung: PT Sarana Pancakarya |
4 |
1.8
Menghayati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa 2.8
Peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di
daerah setempat 3.8
Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.8
Menyaji hasil analisis tentang hubungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 |
1.8.1
Menghayati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa 1.8.2
Mensyukuri hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa 2.81
Mengembangkan sikap toleran dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah
yang harmonis di daerah setempat 2.82
Mengembangkan cinta damai dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah yang
harmonis di daerah setempat 3.8.1 Mendeskripsikan hakikat sistem pemerintahan 3.8.2
Mengidentifikasi
karakteristik sistem pemerintahan Indonesia 3.8.3
Menganalisis kedudukan
pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah 3.8.4
Menganalisis hubungan
struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah 4.8.1 Menyaji hasil deskripsi
tentang hakikat sistem pemerintahan 4.8.2
Menyajikan hasil identifikasi
tentang karakteristik sistem pemerintahan Indonesia 4.8.3
Menyaji hasil analisis tentang kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah 4.8.4
Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah |
Hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah: 1. Hakikat sistem pemerintahan 2. Karakteristik sistem pemerintahan Indonesia 3. Kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah 4. Hubungan Struktural dan
Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah |
10 JP |
·
Mengamati gambar /tayangan vidio/film dan atau membaca berbagai sumber (buku, artikel,
media cetak maupun elektronik) dengan penuh rasa syukur untuk
mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan/masalah dengan menggunakan LOTs
dan HOTS tentang sistem pemerintahan,
hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah ·
Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan kerjasama, toleran
dan cinta damai tentang sistem pemerintahan, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah ·
Mengolah dan menganalisis data tentang sistem pemerintahan, hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah ·
Mengomunikasikan hasil analisis tentang sistem pemerintahan, hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah |
|
Sikap: Observasi terhadap
sikap spiritual dan sosial (kerjasama, cinta damai, dan sikap lainnya yang
relevan) dalam KBM Pengetahuan: · Tes tertulis (LOTs dan HOTs) tentang sistem pemerintahan, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah ·
Pelaporan hasil penugasan Keterampilan: · Unjuk kinerja (Pengamatan Presentasi) · Portofolio berupa rancangan dan hasil penelitian sederhana yang dilakukan
oleh siswa tentang sistem
pemerintahan, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah |
·
Nuryadi dan Tholib. 2016. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis. 2020. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMK/MAK. Bandung: PT Sarana Pancakarya |
5 |
1.10 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya
penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.10
Responsif terhadap ancaman negara dan upaya penyelesaiannya dibidang
Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.10
Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.10
Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya
penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan dalam bingkai
Bhineka Tunggal Ika |
1.10.1
Menghayati nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap
negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 1.10.2
Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk
kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.10.1
Responsif terhadap ancaman negara dan upaya penyelesaiannya dibidang
Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.10.2
Tanggung jawab dalam menyikapi ancaman negara dan upaya penyelesaiannya
dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.10.1
Mengindentifikasi ancaman di bidang
Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 3.10.2
Menganalisis strategi untuk mengatasi
ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan 3.10.3
Menganalisis peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam
rangka membangun integritas nasional 4.10.1
Menyaji hasil identifikasi tentang
ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan 4.10.2
Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk
mengatasi ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan 4.10.3
Menyaji hasil analisis tentang peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam
rangka membangun integritas nasional |
Ancaman terhadap negara dan upaya
penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan: 1.
Ancaman di bidang Ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 2.
Strategi untuk mengatasi ancaman
di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan 3. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam
rangka membangun integritas nasional |
12 JP |
·
Mengamati gambar /tayangan vidio/film dan atau membaca berbagai sumber (buku, artikel,
media cetak maupun elektronik) dengan penuh rasa syukur untuk
mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan/masalah dengan menggunakan LOTs
dan HOTS tentang ancaman terhadap negara dan upaya
penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan. ·
Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan responsif dan
proaktif tentang ancaman terhadap negara dan upaya
penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan. ·
Mengolah dan menganalisis data tentang ancaman
terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. ·
Mengomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang
Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. |
Tanggung Jawab (Analisis Film Pendek/Tulisan Essay terkait tanggung jawab) |
Sikap: Observasi terhadap
sikap spiritual dan sosial (responsif, prokatif, dan sikap lainnya yang
relevan) dalam KBM Pengetahuan: · Tes tertulis (LOTs dan HOTs) ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. ·
Pelaporan hasil penugasan Keterampilan: ·
Unjuk kinerja (Pengamatan Presentasi) ·
Portofolio laporan tertulis hasil analisis dan
atau proyek kewarganegaraan tentang ancaman terhadap negara dan upaya
penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan. |
·
Nuryadi dan Tholib. 2016. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MA. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis. 2020. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMK/MAK. Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa ·
Modul Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1 SLTA,
KPK |
6 |
1.11
Menghayati wawasan nusantara dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.11
Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan
nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.11
Menelaah pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.11
Mempresentasikan hasil telaah terkait pentingnya
Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia |
2.11.1 Menghayati
wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.11.2
Mensyukuri konsep
wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
anugerah Tuhan YME 2.11.1
Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan
nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.11.2
Kerjasama mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.11.1
Mendeskripsikan konsep Wawasan Nusantara 3.11.2
Mendeskripsikan fungsi dan tujuan
Wawasan Nusantara 3.11.3
Mengklasifikasikan Aspek Trigatra dan
Pancagatra dalam Wawasan Nusantara 3.11.4
Menelaah peran serta warga negara dalam
mendukung implementasi wawasan nusantara 4.11.1
Mempresentasikan deskripsi tentang
konsep Wawasan Nusantara 4.11.1
Mempresentasikan deskripsi tentang
fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara 4.11.2
Mempresentasikan klasifikasi tentang
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara 4.11.3
Menyaji hasil telaah tentang peran serta
warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara |
Arti pentingnya Wawasan Nusantara: 1. Konsep
Wawasan Nusantara 2. Fungsi
dan Tujuan Wawasan Nusantara 3. Aspek
Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara 4.
Peran serta warga negara dalam mendukung
implementasi wawasan nusantara |
10JP |
·
Mengamati gambar /tayangan vidio/film dan atau membaca berbagai sumber (buku, artikel,
media cetak maupun elektronik) dengan penuh rasa syukur untuk mengidentifikasi dan merumuskan
pertanyaan/masalah dengan menggunakan LOTs dan HOTs tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara ·
Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan tanggung jawab dan
kerjasama tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara ·
Mengolah dan menganalisis data tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara ·
Mengomunikasikan hasil analisis tentang arti
pentingnya Wawasan Nusantara |
|
Sikap: Observasi terhadap
sikap spiritual dan sosial (tanggung jawab, kerjasama, dan sikap lainnya yang
relevan) dalam KBM Pengetahuan: ·
Tes tertulis (LOTs dan HOTs) arti pentingnya Wawasan Nusantara ·
Pelaporan hasil penugasan Keterampilan: · Unjuk kinerja (Pengamatan Presentasi) ·
Portofolio laporan tertulis hasil analisis tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara |
·
Nuryadi dan Tholib. 2016. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/SMK/MA/MA. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI ·
Yusnawan Lubis. 2020. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMK/MAK. Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa |
Tasikmalaya, Juli 2020
MGMP PPKn SMK Prov. Jabar
0 comments:
Post a Comment