Soal US PPKn SMK 2020-2021

 

DOKUMEN NEGARA

SANGAT RAHASIA

UTAMA

 

 

 

 

 

NASKAH SOAL

                                                              UJIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

 

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran	:	PPKn
Program	:	SEMUA PROGRAM KEAHLIAN
Hari / Tanggal	:	..... Mei  2021
Waktu	:	90 Menit

 

PETUNJUK UMUM :

 

1.        Tulislah lebih dahulu Nomor Peserta dan Identitas Anda pada lembar jawaban yang disediakan sesuai petunjuk yang diberikan oleh pengawas menggunakan pena/ballpoint.

2.        Untuk menjawab Soal Pilihan Ganda, gunakan pena/ballpoint untuk menyilang pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawaban yang telah disediakan.

3.        Untuk menjawab Soal Uraian, gunakan pena/ballpoint dalam menuliskan jawaban pada lembar jawaban yang telah disediakan.

4.        Selama Pelaksanaan US  tidak diperkenankan bertanya atau minta penjelasan mengenai jawaban soal yang diujikan kepada siapapun termasuk kepada pengawas.

5.        Dilarang menggunakan kalkulator, HP, Kamus dan alat bantu lain dalam menjawab soal US.

6.        Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya

7.        Laporkan kepada pengawas bila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang.

8.        Jumlah soal sebanyak 40 butir.

9.        Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah.

10.    Periksa pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas dan keluar ruangan.

 

PETUNJUK KHUSUS :

A.       Soal Pilihan Ganda :

1.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang  (X)  pada salah satu pilihan jawaban  A, B, C, D, E pada lembar jawaban yang disediakan!

2.   

x

Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah, dan Anda ingin memperbaikinya, tidak diperbolehkan menggunakan correction pen (tipe-x) atau penghapus, melainkan dengan cara seperti di bawah ini :

 

Semula	:	=   x   A	B	C	x   D	E
Dibetulkan	:	A	B	C	D	E

 

 

SELAMAT BEKERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat

1.        Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

A.       hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

B.       landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

C.       landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

D.       norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

E.        landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

 

2.        Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai wilayah ini diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal....

A.       25

B.       25 A

C.       26 ayat (1)

D.       26 ayat (2)

E.        27 ayat (1)

 

3.        landasan konstitusional sistem peradilan nasional Indonesia, menurut UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal ….

A.      23 ayat (2)

B.       23A

C.       24 ayat (2)

D.      24A ayat (1)

E.       24B ayat (2)

 

4.        Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1)  Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

       sikap, sesuai dengan hati nuraninya

(2)  Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai

       dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

(3)  Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan

       kepercayaannya masing-masing.

(4)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

       masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(5)  Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan

       terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan nilai praxis Pancasila pada sila pertama ditunjukkan dengan nomor....

A.      (1), (2) dan (3)

B.       (2), (3) dan (4)

C.       (3), (4) dan (5)

D.      (1), (3) dan (4)

E.       (2), (3) dan (5)

 

5.        Pengingkaran terhadap pajak yang banyak di lakukan oleh warga negara Indonesia  merupakan bagian dari contoh pengingkaran kewajiban warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Karena pajak merupakan salah satu sumber daya pembangunan dan kita menikmati hasilnya. Ilustrasi kasus ini merupakan wujud pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila terutama  pada Sila....

A.      Ketuhanan Yang Maha Esa

B.       Kemanusiaan yang adil dan beradab

C.       Persatuan Indonesia

D.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

E.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

6.        Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (1) , yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang Indonesia asli dalam ketentuan ini adalah ....

A.      Penduduk yang disebut dengan pribumi dan non-pribumi

B.       Suku bangsa yang lahir dari suku yang sama

C.       Penduduk asli Indonesia atau suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia

D.      Penduduk yang asal usul keturunannya dari suku bangsa yang berbeda

E.       Suku bangsa yang sejak kelahirannya merupakan keturunan suku yang sama

 

7.        Komponen sistem pertahanan dan keamanan RI berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945, terdiri dari komponen utama dan pendukung. Yang dimaksud dengan komponen utama dalam ketentuan ini adalah ….

A.       Penduduk

B.        Rakyat

C.        POLRI dan TNI

D.       Warga negara

E.        TNI saja

 

8.        Pak Budi dan pak Andi berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerja sama yang mereka lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya pak Budi karena dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan pak Andi dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh pak Budi. Tindakan pak Andi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Menurut penggolongan hukumnya hal ini termasuk dalam katagori ....

A.  Hukum privat

B.  Hukum ketenagakerjaan

C.  Hukum Publik

D.  Hukum administrasi negara

E.   Hukum keluarga dan waris

9.        Pemerintah yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan melakukan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ilustrasi ini menggambarkan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan wujud nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu sila ….

A.       kesatu

B.        kedua

C.        ketiga

D.       keempat

E.        kelima

 

10.    Salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia antara lain dikeluarkannya Tri Kerukunan Umat Beragama. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu berkaitan dengan ….

A.       Warga negara wajib menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing

B.        Seluruh warga negara mampu menjalankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

C.        Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya

D.       Tiap-tiap warga negara dapat memeluk agama dan kepercayaannya yang diakui

E.        Menjaga kemurnian ajaran agama dan tidak mencapuradukkan ajaran agama yang lain

 

11.    Proses pengakuan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....

A.       terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat

B.        menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan

C.        meminimalisir pertentangan yang terjadi antar individu dalam masyarakat

D.       membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional

E.        melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

 

12.    Upaya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia dimulai dari awal berdirinya negara yaitu mulai dari Tahun 1945 sampai dengan sekarang. Namun kemajuan dari upaya penghormatan dan perlindungan HAM di Indoensia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998. Ini dibuktikan dengan adanya UU yang mengatur tentang HAM dan peradilan HAM. Undang- undang tentang HAM diatur dalam ....

A.       UU No 28 Tahun 1999

B.        UU No 39 Tahun 1999

C.        UU No 26 Tahun 2000

D.       UU No 11 Tahun 2008

E.        UU No 12 Tahun 2011

 

13.    Setiap warga negara Indonesia bebas mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Bahkan, bagi keluarga kurang mampu pemerintah memberi fasilitas pendidikan gratis atau sekolah bersubsidi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) yaitu terdpat pada pasal ....

A.      29 ayat (2)

B.       30 ayat (1)

C.       31 ayat (1)

D.      32 ayat (2)

E.       33 ayat (1)

 

14.    Sebagai salah satu pendiri dan negara anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan tujuan berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Econimic Community), yaitu mendorong efisiensi dan daya saing di kawasan Asia Tenggara. Hubungan antara peran Indonesia dalam ASEAN dengan kesiapan dalam pembangunan nasional adalah ....

A.      mencari produk dalam negeri yang sulit bersaing di pasar ASEAN supaya beredar di pasar domestik

B.       memudahkan arus lalu lintas sumber daya manusia untuk keluar dan masuk ke negara anggota

C.       menjadi pasar terbesar untuk menarik kunjungan wisatawan manca negara

D.      meningkatkan kualitas sumber daya dan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar ASEAN

E.       menghindari persaingan bebas diantara produk-produk negara ASEAN

 

15.    Kasus perkosaan, perbudakan, seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Jenis pelanggaran HAM dari contoh kasus di atas termasuk dalam katagori kejahatan ….

A.      genosida

B.       kemanusiaan

C.       perang

D.      politik

E.       hukum

 

16.    Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, dalam rangka ....

A.      melindungi hak-hak minorotas warga negara

B.       mendukung hak-hak mayoritas warga negara

C.       menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

D.      melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat

E.       memajukan pergaulan dalam hubungan warga negara

 

17.    Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ....

A.      memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR

B.       melakukan penindakan terhadap Ormas yang mengkritisi pemerintah

C.       melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim

D.      memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil Pemilu

E.       melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

 

18.    Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan  aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....

A.      mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara

B.      bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

C.       memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

D.      netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia

E.       bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

 

19.    Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....

A.      kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat

B.       menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara

C.       meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum

D.      terciptanya persamaan di mata hukum antarwarga masyarakat yang homogen

E.       terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum

 

20.    Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan  dalam  perilaku  yang   sesuai dengan  sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan  tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Salah satu langkah awal upaya patuh terhadap hukum yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah berikut ini adalah ....

A.      belajar dengan giat dan tekun supaya bisa masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN

B.       aktif mengikuti organisasi dan semua ekstrakurikuler yang telah di sediakan oleh pihak sekolah

C.       mencari teman sebanyak mungkin supaya terkenal dan dihormati di sekolah

D.      mematuhi semua tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah

E.       menjadi penggiat sekolah sehat, supaya bisa menjadikan sekolah yang berwawasan lingkungan

 

21.    Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa memiliki tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang di hadapi di dalam maupun luar negeri. Pada era reformasi yang ditandai dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dari berbagai sumber melahirkan tantangan yang lebih berat lagi dalam pelaksanaan demokrasi, salah satu tantangan tersebut adalah ....

A.      isu-isu pelanggaran HAM berskala internasional

B.       rendahnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah

C.       sistem multipartai yang dianut oleh negara Indonesia

D.      sistem demokrasi Pancasila yang bersifat terbuka

E.       kebebasan masyarakat yang tidak terkendali

 

22.    Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut ini!

(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas

(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah

(3) Munculnya gejala Westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya

      barat

(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang

      berkuasa

(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik

      simpati masyarakat internasional

Berdasarkan uraian beberapa kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai dengan nomor ....

A.      (1), (2) dan (3)

B.       (1), (3) dan (5)

C.       (2), (3) dan (4)

D.      (2), (4) dan (5)

E.       (3), (4) dan (5)

 

23.    Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!

(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia

(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia

(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia

(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara

(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh warga negara

(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai dengan nomor ....

A.      (1), (2) dan (3)

B.       (1), (3) dan (5)

C.       (2), (4) dan (6)

D.      (3), (4) dan (5)

E.       (4), (5) dan (6)

 

 

24.    Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....

A.      bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal

B.       bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah

C.       membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya

D.      bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa

E.       meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan

 

25.    Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Namun selain banyak memberikan manfaat, IPTEK juga bisa menimbulkan banyak kerugian jika kita tidak selektif dan bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu maka kita harus mampu bersikap selektif terhadap kemajuan IPTEK itu sendiri. Contoh sikap selektif terhadap IPTEK dalam bidang politik adalah ....

A.      tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO.

B.       menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

C.       terbuka terhadap inovasi dan perubahan serta berorientasi terhadap masa depan

D.      pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani.

E.       memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 

26.    Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat. Dalam  konteks pengamalan kebhinekaan bangsa Indonesia ini, pernyataan yang merupakan arti penting perilaku dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia  adalah ….

A.      memandang  perbedaan sebagai suatu masalah

B.       perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah

C.       bergaul antar sesama dengan melihat klas/ atar golongan

D.      menciptakan kehidupan dengan penuh persaingan

E.       merasa bangga terhadap suku (Ras) bangsa sendiri

 

27.    Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan demokrasi Pancasila. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut Pemilu memiliki hak memilih dan dipilih.  Berikut ini merupakan wujud penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial yang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila terutama sila keempat adalah ….

A.      sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

B.       mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa

C.       menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

D.      tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain

E.       mengembangkan sikap adil terhadap sesame

 

28.    Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini yang merupakan dampak positif dari kemajuan IPTEK di bidang ekonomi adalah ....

A.      Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara

B.       pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar

C.       sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan

D.      munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri

E.       meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

 

29.    Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana setiap permasalahan yang dihadapi dan dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....

A.      meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya

B.       kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai dengan kepentingannya

C.       meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata

D.      terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa

E.       jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah

 

30.    Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut, kecuali ….

A.      mengembangkan persatuan indonesia atas dasar bhineka tunggal ika

B.       mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia

C.       sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa

D.      memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

E.       bangsa Indonesia merasa dirinya menjadi bagian dari umat manusia

31.    Pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah ….

A.      Kepala Daerah dan DPRD

B.       Kepala Daerah dan SEKDA

C.       Kepala Daerah dan DPD

D.      Kepala Daerah dan Kepolisian

E.       Kepala Daerah dan DPR

 

32.    Berdasarkan asas-asas otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan mengelola daerah provinsi kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh gubernur. Selain itu juga Gubernur memiliki tugas untuk mewakili pemerintah pusat dalam rangka membantu Presiden untuk melaksanakan pembinaan juga pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat adalah ….

A.      mewakili Daerah Provinsi di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku

B.       mengusulkan pengangkatan wakil gubernur apabila wakil gubernur dinyatakan bersalah

C.       melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.      melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di setiap kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya

E.       menyusun dan mengajukan rancangan Perda mengenai  APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

33.    Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pembagian kekuasaan dilaksakan secara horizontal dan vertical. Kekuasaan secara horizontal ada yang disebut sebagai kekuasaan Konstitutif. Kekuasaan konstitutif tersebut dilaksanakan oleh ….

A.      MPR

B.       DPR

C.       DPD

D.      MK

E.       MA

 

34.    Perhatikan data berikut ini!

(1)  Mengubah dan menetapkan UUD

(2)  Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

(3)  Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden

(4)  Memberhentikan Presiden dan/atau  Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut

       UUD

(5)  Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD, serta pelaksanaannya

Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan dari MPR adalah ....

A.      (1), (2) dan (3)

B.       (1), (2) dan (4)

C.       (2), (3) dan (4)

D.      (2), (4) dan (5)

E.       (3), (4) dan (5)

 

35.    Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh presiden, sehingga dalam hal ini presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam hal ini kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif di Indonesia adalah luas, tetapi tidak tak terbatas.

Berikut ini yang bukan merupakan kekuasaan dari presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia adalah ....

A.      memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

B.       menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan  UU sebagaimana mestinya

C.       mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU

D.      membentuk suatu dewan pertimbangan yang selanjutnya diatur dalam UU

E.       memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara

 

36.    Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dlam UUD Negara RI 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai Unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial.

Nilai unitaris yang dimaksud sebagai nilai dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah ....

A.      kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan

B.       pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan

C.       perwujudan kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara hanya memiliki satu (dan kesatuan) pemerintahan yang tidak akan terbagi.

D.      pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan

E.       masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan mutlak menyelenggarakan pemerintahan dengan tetap berpegang pada kepentingan bangsa

 

37.    Perhatikan hal-hal berikut!

(1) Stabilitas.

(2) Keseimbangan fiskal.

(3) Legalitas.

(4) Pemerataan pendapatan.

Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hal-hal yang ditunjukkan oleh nomor ….

A.       (1) dan (2)

B.       (1) dan (3)

C.       (1) dan (4)

D.       (2) dan (3)

E.        (3) dan (4)

 

 

38.    Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan Presiden. Dari ilustrasi ini dapat digambarkan bahwa kerjasama antara Presiden dengan DPR tercermin dalam hal ….

A.      membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah

B.       membahas rancangan UU (RAPBN)

C.       mengajukan RAPBN yang baru

D.      tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada

E.       mengacu rancangan anggaran tahun lalu

 

39.    Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif,  yaitu presiden ....

A.      mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

B.       memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

C.       mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

D.      memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

E.       menerima penempatan duta negara lain

 

 

40.    Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dengan potensi daerah lain. Satu diantaranya daerah kota Pontianak, Kalimantan Barat memiliki potensi berupa tanaman Lidah Buaya (Aloevera) yang patut dikembangkan berbagai kuliner . Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat membuat program tentang Pengembangan lidah buaya di Pontianak. Dalam konteks otonomi daerah, ilustrasi ini mengambarkan latar belakang penerapan otonomi daerah tercermin dalam pernyataan ….

A.      daerah ingin mengeksporasi kekayaan alamnya dan memanfaatkan serta memberdayagunakannya secara optimal.

B.       pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainya

C.       hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnyadilaksankan secara adil dan selaras

D.      dalam melaksanakan urusan daerahnya, tiap- tiap propensi, kabupaten dan kota di Indonesia mempunyai pemerintahan daerah

E.       pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain sesuai UUD NRI Tahun 1945